Tag Archives: Solomon Islands

Melanesian people: The world’s only natural black blondes

For several years, blond hair was attributed to Caucasians but the Melanesians of Solomon Islands are one of the few groups with blonde hair outside Europe.

Source: https://www.pulse.ng/lifestyle/

Melanesians are black island people in the south pacific that migrated over thousands of years ago, long before the blacks that came to the Americas as slaves.

Melanesia is a sub-region of Oceania extending from the western end of the Pacific Ocean to the Arafura Sea, and eastward to Fiji. The region comprises most of the islands immediately north and northeast of Australia, including the countries of Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, and New Caledonia. The name Melanesia was first used by Jules Dumont d’Urville in 1832 to denote an ethnic and geographical grouping of islands distinct from Polynesia and Micronesia.

Melanesian people of Solomon Islands

Melanesian people of Solomon Islands

Until recently, the indigenous melanesian people practised cannibalism, head-hunting, kidnapping and slavery, just like the Asmat tribe, but with contact with Europeans, the population is now predominantly Christian. However, more than 90% lead rural lives.

Melanesian Blonde hair

Melanesian people of Solomon Islands

Melanesian people of Solomon Islands

The Melanesian people of the Solomon Islands are the point of interest when it comes to dark skin and blond hair. The Solomon Islands are located in the South Pacific, the very heart of Melanesia, just Northeast of Australia, between Papua and Vanuatu and is an independent state within the British Commonwealth.

Although the indigenous Melanesian population of the islands possess the darkest skin outside of Africa, between 5 and 10% have bright blond hair.

Melanesian people of Solomon Islands

Melanesian people of Solomon Islands

There have been several theories on how they got their blond hair — from sun and salt whitening, high fish intake, or genetic heritage from mixed-breeding with Americans/Europeans who founded the islands.

ALSO READ: Meet the African tribe that offers sex to guests

A geneticist from Nova Scotia agricultural college in Canada, Sean Myles, conduced a genetic analysis on saliva and hair samples from 1209 Melanesian Solomon Island residents. From comparing 43 blond Islanders and 42 brown Islanders, he found that the blondes carried two copies of a mutant gene which is present in 26% of the island’s population. The Melanesian people have a native TYRP1 gene which is partly responsible for the blond hair and melanin, and is totally distinct to that of Caucasians as it doesn’t exist in their genes.

Melanesian people of Solomon Islands

Melanesian people of Solomon Islands

It is a recessive gene and is more common in children than in adults, with hair tending to darken as the individual matures.

This contributes to the theories that black Africans were the first homo sapiens and that all races came out of the black African race.

Melanesian people of Solomon Islands

Melanesian people of Solomon Islands

Melanesian people of Solomon Islands
1/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
2/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
3/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
4/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
5/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
6/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
7/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
8/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
9/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
10/11 Melanesian people of Solomon Islands
Melanesian people of Solomon Islands
11/11 Melanesian people of Solomon Islands

Source: Pulse Nigeria#MELANESIAN PEOPLE #BLACK PEOPLE WITH BLONDE HAIR

China seen as key for reducing illegal logging in Melanesia

Civil society is looking at China as the best bet for reducing illegal logging in Papua New Guinea and Solomon Islands.

PNG is China’s single largest supplier of timber, large quantities of which come from illegal operations.

A policy advisor with the environmental and anti-corruption NGO Global Witness says PNG’s government has largely failed to put the interests of landowners who depend on forests ahead of foreign logging interests.

Lela Stanley said China holds the key because it purchases at least 85 percent of PNG’s annual log exports.

“It’s a similar situation in PNG’s neighbour Solomon Islands. China just has this outsize purchasing power, this outsize influence in the business.

“Any changes that it makes in terms of what kind of requirements it places on how timber is produced, how it’s sourced, how it’s checking to make sure it’s been done legally or not, will have a really profound impact.”

PNG civil society groups have written to China’s government urging it to regulate illegal wood imports from the country.

The letter, which highlights the impacts of illegal logging on PNG rural communities, was addressed to Chinese president Xi Jinping who is in PNG this week for APEC.

Ms Stanley said it was hoped that Xi’s new Belt and Road initiaitives in the region would take heed of the need for regulations around sourcing of raw materials like timber.

“It’s going to be hard to break through other competing demands for attention this week at APEC,” she admitted.

Ms Stanley said other major economies have created laws to ensure timber they source abroad are produced legally and sustainably, and China’s lack of regulations was notable.

Source: https://www.radionz.co.nz

Halo OAP – Ke Melanesia atau ke Asia? Sekedar Cek-Cek, Otak OAP

Orang Asli Papua (OAP) digunakan saat ini di pulau New Guinea bagian Barat untuk membedakan Orang Papua yang TIDAK Asli, atau istilah kita orang-orang Amberi, atau umumnya kita bisa katakan orang-orang Melayu Indonesia. Jadi, dengan mengatakan OAP, kita sedang mengatakan “Saya bukan orang Melayu, saya bukan orang Indonesia”. Itu makna secara sosio-linguistik.

Tulisan ini bertujuan bertanya kepada OAP, “Apa yang timbul di pikiran, otak secara kilat, cepat, sekejap kalau Anda berpikir tentang liburan?” Libiran natal, liburan sekolah, liburan semester, liburan hari raya agama, yang begitu banyak dirayakan di wilayah Indonesia.

Dulu saya pernah punya pikiran, bahwa “Papua New Guinea itu jauh sekali, ada di pulau mana?” Begitu! Dulu saya berpikir, kalaupun Papua New Guinea itu satu pulau,jaraknya sangat jauh. Lalu saya bandingkan dengan jalan-jalan ke Sorong, Mnukwar, Byak, Serui menjadi sangat dekat, masih dalam wilayah saya sendiri. Padahal saya ada di Tanah Tabi, dan Vanimo, Papua New Guinea itu juga Tanah Tabi. Ke Vanumi butuh sepeda motor atau mobil dan satu dua jam sudah sampai di PNG.

Tetapi otak saya bilang begini,

“Ah, jangan itu jauh sekali, itu sulit, banyak tentara jaga di pos-pos perbatasan. Nanti kamu diperiksa, nanti kamu ditanya-tanya banyak, nanti banyak rumit. Lebih bagus berlihur ke Jawa, Bali, Raja Ampat, Manokwari, Wamena.”

Ini kalimat bukan dari orang lain, tidak ada iklan di TV, koran atau buku yang mengatakan seperti ini. Kalimat-kalimat ini muncul di otak secara otomatis.

Lalu saya duduk bertanya kepada diri sendiri:

Hei Jhon, kau orang Tanah Tabi, PNG itu sebagian adalah Tanah Tabi. Wamena itu wilayah La-Pago, Sorong dan Mnukwar itu wilayah Domberai dan Bomberai, Byak itu wilayah  Saierri, wilayah adatnya sudah lain. Apalagi ke Jawa dan Bali, itu ras manusianya sudah lain, agamanya sudah lain, pulau nya jaaaaaaaauh sekali.
Ada salah apa dengan otak-mu? Mengapa otakmu tidak rasional? Atau otakmu ada gangguan identitas dan identifikasi?

Dibombardir oleh pertanyaan-pertanyaan ini, saya hentikan, dengan kata, “Stop!” Saya butuh waktu untuk berpikir.

Itu terjadi tahun 2009.

Sekarang tahun 2018, yaitu sebelas tahun kemudian, saya barusan pulang dari Vanuatu, dan juga dua kali mengunjungi Papua New Guinea dalam rangka merintis kemungkinan menjual Kopi Papua, Baliem Blue Coffee ke pasar Melanesia, menyambut langkah-langkah yang sudah dilakuikan pemerintah Indonesia dan pemerintah anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) lainnya di kasawasan kepulauan Melanesia.

Memang biayanya dua tiga kali-lipat daripada biaya untuk terbang ke Jawa, 4 kali lipat biaya ke Bali. Padahal saya hanya terbang ke pulau yang sama, pulau New Guinea dibagian Timur. Padahal sayaterbang hanya ke kawasan ras Melanesia di PNG dan Vanuatu.

Saya juga sempat singgah beberapa kali waktu pulang dan pergi di Fiji. Saya bisa merasakan kondisi di Fiji.

Setelah perjalanan ini, saya mulai berdialogue dengan diri saya sendiri, mundur 11 tahun lagi, mengulangi diskusi kani 11 tahun lalu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya hentikan 11 tahun lalu.

Sekarang saya bertekad, produk-produk yang ada di Indonesia harus dijual di kawasan Melanesia, dan saya harus menjadi pemain aktif di dalamnya.

Saya kok jadi heran mengapa banyak kopi Filipina, Kopi Malaysia, Mie Bangladesh dan Nepal yang merajalela di Papua New Guinea, mengapa produk Vietnam dan China yang justru banyak di Vanuatu, mengapa produk India menguasai Fiji, mengapa produk Perancis menguasai Kanaky?

PADAHAL produk mereka 2 sampai 3 kali lebih mahal daripada barang-barang yang bisa dengan MUDAH dibawa dengan mobil lewat Wutung ke PNG, lalu dengan mudah ke pasar Melanesia.

Ayo! Mari kita Go-Melanesia, hai OAP, yakinkan dan percaya-kan diri sendiri, Kita Orang Melanesia, OAP orang Melanesia, kita harus berpikir dan sibuk mondari-madir, berdagang di Melanesia, dengan orang sesama Melanesia.

Apakah Otak-mu OAP, atau Anda gunakan OAP hanya dalam rangka memberontak terhadap orang-orang Melayu – Indonesia, yang Anda anggap mereka datang menduduki dan menguasai tanah leluhur bangsa Papua ras Melanesia? Kalau ini penjelasannya, itu terlalu picik, tidak membangun, tidak menguntungkan.

Mulailah melangkah, mulailah bergerak, start lalu-lalang di Melanesia, dengan sesama Melanesia. Anda akan merasakan “SESUATU YANG BERBEDA!” Jiwamu akan kesiraman Roh Leluhur,melihat saudara-saudaramu OAP di PNG, dan orang Melanesia pada umumnya. Jiwamu yang selama ini memberontak akan mendapatkan peristirahatan.

Kibat berpikir kita OAP harus kita PUTAR BALIK, dari lihat ke barat menjadi lihat ke Timur. Peluang bisnis untuk jua produk Indonesia sangat besar di sana. Jangan biarkan orang lain dari jauh-jauh saya merusak pasar Melanesia.

Melanesian art exchange takes place in Port Vila

Port Vila, Vanuatu. Photo: RNZI
Port Vila, Vanuatu. Photo: RNZI

Vanuatu’s capital of Port Vila has witnessed one of its biggest exhibitions of art, with around 5,000 carvings and woven Melanesian products presented for sale last week.

Local organiser Tyson Stanley Ghera told the Daily Post newspaper that it is the first initiative of its kind, organised between the sister cities of Honiara and Port Vila.

Mr Ghera said it was possible it would become a regular event to promote an opportunity for carvers and weavers of the two Melanesian countries to exchange skills, training and business.

Most of the products come from Marovo Lagoon in the Western Province of the Solomons, where approximately 70 percent of the people are carvers or weavers.

Source: https://www.radionz.co.nz/

Fake Rice Product in the Solomon Islands

A COUNTERFEIT operation involving the repacking of poor quality rice into Solrais packs has been uncovered in the Western Province resulting in the arrest of the shop owners.

The operation came to light after the SolRice management recently worked with undercover agents and the Seghe police to close down to the alleged counterfeit packing operation which has been operating from a store in Seghe, Marovo Lagoon.

The shop was alleged to have 19 cartons of counterfeit packaging and packing equipment ready to fool more consumers in the region into thinking they were eating Solrais, it was revealed.

“In fact, they were buying a poor quality substitute rice from Asia believing it to be Solrais which is an Australian rice of a much higher quality,” the report claimed.

The bags are clearly copies of the Solrais 1kg pack, as per the picture shown in this report.

General Manager of SolRice Nick Ellis told the Solomon Star while confirming the illegal operation said “this is an unforgivable, fraudulent act which intentionally deceives our consumers and we will not allow this to happen.”

He said they will track down all counterfeit operations and will, with the assistance of the police prosecute the offenders to the limit of the law.

Mr Ellis indicated that SolRice is aware of other counterfeit operations and is building a case against each prior to working with the police to raid the stores and arrest those involved.

“Let the Seghe example be a warning to these unscrupulous retailers and importers, that we are aware of what you are doing and we will protect our brand and loyal consumers at all costs.

“We advise strongly that the counterfeiters, no matter where you are in the country, to cease this highly illegal trade immediately as we will close you down and ensure you face court and the full force of the law,” he said.

When asked why the packaging is illegal, despite some subtle changes to the brand name, Mr Ellis said “these despicable people think that by making small changes to the packaging, they are protected.

“This is not the case. SolRice and our parent company, Ricegrowers of Australia, have trade mark and copyright protection and this allows protection from copies that may not be the same but look similar.

“This includes brand names, symbols, icons, logo’s, pack details and a number of other protections. In this case, removing an ‘s’ from the name Solrais, does not protect the perpetrators of this illegal act,” he said.

Mr Ellis said he was very impressed with the support shown by the Seghe Police team and the police prosecution unit in shutting down this illegal operation and capturing the evidence needed for a successful prosecution to come.

“Police in Seghe were helpful and proactive and were very professional in their dealings with my team and the alleged counterfeiters, who are currently in jail.

“However, I believe there are more people involved in this case and the other cases under observation.

“We want to arrest and prosecute everybody involved, particularly the big guns who supply the packaging and the poor quality rice that goes into it,” he said.

The SolRice General Manager also told the paper SolRice is aware of and watching very closely other cases, including a similar illegal operation in China Town, Honiara, one in Gizo and one in Noro.

He hopes to gather enough evidence to bring the police in on these cases also.

The Company boss said the public have also been critical to the SolRice success in closing down these operations so far, by reporting the fake Solrais to their team when they find it in shops across the country.

He warned Solrais consumers to be careful when purchasing Solrais 1kg and ensure they purchase only the original Solrais.

He asks that consumers gather evidence and report any suspicious activity or packaging, to SolRice if they see it or buy it.

Source: SolomonStar News

Air Canada partnership to benefit SI travelers

FRONT PAGE_Mr. James Howey [L] Business Development Manager Air Canada with Mr. Dwivedi during announcement of new partnership arrangement that will benefit Solomon Islander’s travelling to Canada.
Solomon Islands nationals traveling to Canada as part of the Foreign worker program or migrating under Permanent Residence nomination program from Guadalcanal Province, will be benefiting from a new partnership arrangement with Air Canada for their travel into Canada.
This partnership benefit will also be extended to any Solomon Islands province that is joining the education and training program offered by Canadian International Training & Education [CITREC].
The proposed route will be from Brisbane, Australia into Vancouver, Canada.
The arrangement becomes effective immediately and offers convenient travel for Solomon Islands nationals.
Air Canada is pleased to be able to support the Guadalcanal Province CITREC Graduates of the Solomon Islands and their Foreign Worker Migration program to Canada via Brisbane, Australia gateway which offers nonstop service to Vancouver and easy connections to the rest of Canada,” said Kevin Howlett, Senior Vice President Regional Markets & Government Relations. 
“And we will soon add another year-round Australian gateway to our network with the addition of direct Melbourne service, adding to our ongoing flights from Sydney and Brisbane.
“With an unparalleled choice of 3 Australian gateways, we are delighted to be welcoming Solomon Island nationals on board Air Canada,” Mr. Howlett said.
Guadalcanal Premier Honourable Anthony Veke has welcomed this opportunity.
“We welcome this opportunity with Canada’s national airline Air Canada and the support this arrangement will be providing to people of my province and other Solomon Islands provinces in the very near future,” Premier Hon. Veke said.
Premier Veke said that Air Canada has embarked on a venture where it is transporting Solomon Islands citizens to new opportunities.
“As Canada’s national airline, Air Canada is flying my people to new heights. New heights of opportunity. It is helping make dreams come true and I thank every staff member and management of Air Canada for this opportunity.
“I look forward to my people from Guadalcanal, Solomon Islands experiencing Canadian hospitality on Air Canada flights very soon as we prepare a pool of people for Canadian job opportunities,” Premier Veke said.
CITREC Chairman Mr. Ashwant Dwivedi has welcomed the partnership saying the Air Canada partnership will help further propel Solomon Islands partnership with Canadian’s.
“This partnership will become a great convenience for people travelling into Canada under the arrangement. Air Canada being Canada’s national airline has united families from across the world for many years.
“Now it is bringing the people of Solomon Islands into Canada. It is demonstrating its global commitment. This is a great achievement for our partnership with Canada and we look forward to growing this opportunity together with Air Canada,” Mr. Dwivedi said.
“There is also cargo opportunity that we can discuss with Air Canada. There is great opportunity that this partnership brings with itself.
“Air Canada has Pacific reach and we can work in partnership with the airline to develop our export of goods and services from Solomon Islands into North America,” Mr. Dwivedi who is also Solomon Islands Hon.Consul General to Canada said.
Air Canada is Canada’s largest domestic and international airline serving more than 220 airports on six continents.  Canada’s flagship carrier is among the 20 largest airlines in the world and in 2017 served close to 48 million customers.
Air Canada is also the first airline to voluntarily join the World Bank’s IMF Carbon Pricing Leadership Coalition. Air Canada’s efforts to be environmentally responsible – were recognized recently when Air Transport World named Air Canada Eco-Airline of the Year for 2018, global recognition that the airline says they are very proud of.

Descendants of Solomons’ slaves looking forward to dual citizenship

The descendants of Solomon Islands’ slave labourers living in Fiji say they hope dual citizenship legislation being proposed in the Solomons will help them reconnect with long lost relatives.

In the mid-nineteenth century more than 60,000 Pacific Islanders from Solomon Islands, Vanuatu, New Caledonia and Niue were coerced to work on canefields in Australia and Fiji through trickery and kidnapping, a practice known as Blackbirding.

A Solomon Islands government delegation doing consultations in Melanesia this week on dual citizenship met with leaders of descendants of blackbirded Solomon Islanders living in Fiji.

Chris Waiwori from the Dual-Citizenship Taskforce
Chris Waiwori from the Dual-Citizenship Taskforce Photo: PM Press Office

The secretary of the dual citizenship task force, Chris Waiwori, described the meeting as an emotional one during which community leaders told the delegation they appreciated the move towards dual citizenship and saw it as another avenue for them to try and mend their broken links to Solomon Islands.

The taskforce is now in PNG for the final leg of its consultations having earlier also visited Vanuatu.

A final round of local consultations on the dual citizenship bill will be done when the taskforce returns to Honiara before a final draft of the bill is submitted to cabinet.

The Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare had previously said he aimed to have the bill tabled in parliament early next year.

Source: RNZ

‘Small and Far’: Pacific Island States Gather at Annual Forum

The 16 states are meeting this week to discuss regional challenges, particularly climate change.

The forum describes its mission as: “to work in support of forum member governments, to enhance the economic and social well-being of the people of the South Pacific by fostering cooperation between governments and between international agencies, and by representing the interests of forum members in ways agreed by the forum.” It has met annually since 1971, when the forum was founded as the South Pacific Forum.

Sixteen states in the South Pacific are members of the Pacific Islands Forum: Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu.

Reflecting the predominant geographic nature of the forum’s members, the theme for this year’s summit is: “Small and Far: Challenges for Growth.” While each of the members have small land masses and populations (Australia aside), their combined sovereignty covers an area of 8,538,293 sq km (3,296,653 sq mi), making their agreement over maritime concerns important not only for members of the forum, but also for states outside the forum with interests in the South Pacific.This geographic reality is usually reflected in the priority of regional fisheries and shipping lanes on the forum’s agenda. However, in recent years the impact of climate change has begun to dominate discussions within the forum.

The smaller states within the South Pacific have become a leading voice on the global stage on the issue of climate change and its potential effects on human security, as well as the environment. Pacific Island nations take climate change extremely seriously, with some forecasts predicting a potential loss of territory due to rising sea levels. For Tuvalu, a country whose highest point is only 4 meters above sea level, rising sea levels are very real threat to its existence.

This puts them at great odds with the region’s main power. Low-lying Pacific Islands deem Australia’s continued reliance on coal, as both a source of energy and a major export, a menace. Australia remains the third largest producer of coal in the world (behind China and the United States), and the world’s largest exporter of the fossil fuel, with no intention of shifting these positions.

The most prominent external issue for the forum will remain its interest in the Indonesian province of West Papua. In June this year the Solomon Islands and Vanuatu informed the United Nations Human Rights Council in Geneva that they were very concerned about the deteriorating human rights situation in West Papua. While representatives from West Papua have no involvement in the forum, many of the Melanesian states like the Solomon Islands, Vanuatu, and Papua New Guinea maintain a strong ethnic solidarity with the Indonesian province, and pay special attention to developments there.

At last year’s Forum in Port Moresby a decision was reached to organize a fact finding mission to West Papua. However, Jakarta indicated it would not welcome any delegation, and had problems with the use of the term “fact-finding.” However, West Papuan leaders in exile remain hopeful that a push for similar pressure on Indonesia will develop from this year’s forum. However, with Australia keen to maintain friendly relations with Indonesia, it is doubtful Canberra will add too much of its weight to these concerns.

The other major concern for the forum will be the continued negotiations of the Pacific Agreement on Closer Economic Relations (known as PACER Plus). There is a developing consensus among the smaller Pacific Islands states that this agreement would not promote further economic development. Given that these island states already have tariff-free and duty-free access to the Australian and New Zealand markets the PACER Plus agreement would do little to enhance this reality.

Fiji’s Prime Minister, Frank Bainimarama, has stated there “aren’t enough pluses” for Fiji to warrant signing the agreement, and the PNG Trade Minister has flatly stated he is “not interested” in it.  Of greater importance to the Pacific Island states is freer labor mobility for unskilled and semi-skilled workers within the Australian and New Zealand markets. This is seen as having a far more direct positive economic impact for these countries.

The forum will conclude on Sunday September 11 with its traditional communiqué of conclusions reached to be published shortly after.

Blackbirding’s dark secrets revealed

Indira Stewart – indira.stewart@radionz.co.nz

More than 150 years on, many descendants of the victims of blackbirders still don’t know about the dark history which brought around 60,000 Pacific Islanders to Australia.

About 60,000 Pacific Islanders were taken from their mainly Melanesian homelands to Australia in the 1800s to work on plantations. Photo: State Library of Queensland
About 60,000 Pacific Islanders were taken from their mainly Melanesian homelands to Australia in the 1800s to work on plantations. Photo: State Library of Queensland

The short film “Blackbird” has been helping to raise awareness about Australia’s blackbirding history which saw mainly Melanesians kidnapped and sent to work on plantations in the 1800s.

The film was the culmination of a long personal journey for Australian Solomon Island filmmaker, Amie Batalibasi, who wanted to find out more about the experiences of Pacific Islanders in Australia who were blackbirded.

Some people just died of heartbreak Amie Batalibasi

The late 19th century practice of “blackbirding” involved recruiting, often by force and deception, labourers from Solomon Islands, Vanuatu and Fiji to work on the sugar and cotton plantations of Queensland.

Although three of her ancestors were blackbirded, she said she knew very little about the history of the trade.

“This history is one that’s very much been shoved under the carpet in Australia, but what does remain is this oral history that has been passed down from generation to generation.

“And you know, I was very privileged to have worked with the South Sea Islander community in and around Brisbane, so through that, I was able to hear some of those stories.”

The cast of the film "Blackbird" Photo: Supplied
The cast of the film “Blackbird” Photo: Supplied

The cast of the film “Blackbird” Photo: Supplied

One of the film’s actors, Jeremy Bobby, said he also had no knowledge about Australia’s blackbirding history.

“To be quite honest, everyone that I speak to, and I say the term ‘blackbird’ – no one knows a clue and this is like, in Australia, this is in Brisbane.

All my friends in Brisbane, my family that I speak to, they really don’t know anything about it and it shows how much has been shoved under the rug, how much we actually haven’t been told.”

The main characters in "Blackbird", Solomon Islander siblings Rosa and Kiko. They were blackbirded to work on a sugar cane plantation in Queensland in the late 1800s. Photo: Supplied
The main characters in “Blackbird”, Solomon Islander siblings Rosa and Kiko. They were blackbirded to work on a sugar cane plantation in Queensland in the late 1800s. Photo: Supplied

The main characters in “Blackbird”, Solomon Islander siblings Rosa and Kiko. They were blackbirded to work on a sugar cane plantation in Queensland in the late 1800s. Photo: Supplied

Blackbird tells the story of Solomon Islander siblings, Rosa and Kiko, who were kidnapped from their island home to work on a sugar cane plantation in Queensland in the late 1800s.

The stories shared by other South Sea Islanders who shed light on the experiences of their ancestors helped Ms Batalibasi during the film’s production.

“It was a lot about hardships and how people came over and a lot about the loss of culture and how hard it was and a lot about how people died as well.

Many of them died of sickness and actually one thing that I did hear was, many people mentioned that some people just died of heartbreak of just being taken and being in an alien environment and having such harsh conditions.”

Ms Batalibasi said question and answer sessions held after some of the film’s screenings allowed other descendants of Islanders who were blackbirded to share their stories as well.

“Blackbird” is showing at the New Zealand International Film FestivalNZIFF 2016 – the Widescreen previewThe Art of Etiquette – film festivalsThe Pacific beatFilmmakers reaching out over the PacificNZ film hopes to start West Papua conversation

Source: RNZ

Five Pacific islands lost to rising seas as climate change hits

Six more islands have large swaths of land, and villages, washed into sea as coastline of Solomon Islands eroded and overwhelmed

Five tiny Pacific islands have disappeared due to rising seas and erosion, a discovery thought to be the first scientific confirmation of the impact of climate change on coastlines in the Pacific, according to Australian researchers.

The submerged islands were part of the Solomon Islands, an archipelago that over the last two decades has seen annual sea levels rise as much as 10mm (0.4in), according to research published in the May issue of the online journal Environmental Research Letters.

The missing islands, ranging in size from 1 to 5 hectares (2.5-12.4 acres) were not inhabited by humans.

But six other islands had large swaths of land washed into the sea and on two of those, entire villages were destroyed and people forced to relocate, the researchers found.

One was Nuatambu island, home to 25 families, which has lost 11 houses and half its inhabitable area since 2011, the research said.

The study is the first that scientifically “confirms the numerous anecdotal accounts from across the Pacific of the dramatic impacts of climate change on coastlines and people,” the researchers wrote in a separate commentary on an academic website.

The scientists used aerial and satellite images dating back to 1947 of 33 islands, as well as traditional knowledge and radiocarbon dating of trees for their findings.

The Solomon Islands, a nation made up of hundreds of islands and with a population of about 640,000, lies about 1,000 miles north-east of Australia.

The study raises questions about the role of government in relocation planning, said a Solomon Islands official.

Map of Nuatambu Island.

 

“This ultimately calls for support from development partners and international financial mechanisms such as the Green Climate Fund,” Melchior Mataki, head of the Solomon Islands’ National Disaster Council, was quoted as saying in the commentary.

The Green Climate Fund, part of United Nations Framework Convention on Climate Change, was founded to help countries deal with climate change.

Ad hoc relocation has occurred on the islands, the study said. Several Nuatambu islanders moved to a neighbouring, higher volcanic island, the study said. Other people were forced to move from the island of Nararo.

Sirilo Sutaroti, 94, is among those who had to relocate from Nararo. He told researchers: “The sea has started to come inland, it forced us to move up to the hilltop and rebuild our village there away from the sea.”

Source: https://www.theguardian.com/